JAKARTA - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan desa sebagai fondasi pemerataan nasional. Hal ini terlihat dalam pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih periode 2025–2030 yang berlangsung di Kantor Kementerian Desa, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).
Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, disaksikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Menteri Transmigrasi M. Miftah Surya Negara dan Mentri Koperasi, Ferry Juliantono. Struktur kepengurusan yang dikukuhkan meliputi Dewan Pusat, Dewan Penasehat, hingga Dewan Pakar.
Acara ini turut dihadiri tokoh-tokoh nasional, di antaranya Wamen Desa Ahmad Riza Patria, Kepala BNN Komjen Pol (Purn) Suyudi Ario Seto, Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih Asep Anwar Sadat, para pengurus DPP, DPD, DPC serta ratusan Kepala Desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Menko Pangan, Zulkifli Hasan mengharapkan APDESI Merah Putih bersama kepala desa seluruh Indonesia bisa membangun ketahanan pangan secara mandiri dengan tidak bergantung pada pemenuhan kebutuhan pangan dari impor. "Alhamdulillah, tahun 2025 Indonesia sudah bebas dari impor beras," ucapnya.
Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya peran kepala desa dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional. Salah satunya melalui penguatan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
“Kepala desa adalah tokoh strategis di masyarakat. Saya meminta APDESI bergerak bersama pemerintah membangun desa melalui program Kopdes,” kata Zulhas.
Sementara, Mendes PDT Yandri Susanto menegaskan bahwa keberadaan APDESI Merah Putih memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak pembangunan desa.
“Kita berharap APDESI Merah Putih menjadi ujung tombak dan pelaku utama kesuksesan program-program pemerintah,” ujar Yandri
Mendes Yandri juga memberikan arahan kepada pengurus APDESI Merah Putih untuk menjalankan program-program Kementerian desa dan pembangunan Daerah tertinggal yaitu pembangunan yang berbasis desa,
Ketua Umum APDESI Merah Putih, Anwar Sadat, menyatakan kesiapan pihaknya menjalankan arahan Menteri Yandri. Ia menyebut program kerja organisasi untuk periode 2025–2030 akan bersinergi dengan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait.
“Pelantikan ini menjadi momentum untuk mengkolaborasikan kekuatan pemerintah desa dan perangkatnya. APDESI Merah Putih ingin menjadi garda terdepan mengawal program strategis nasional demi keadilan dan kesejahteraan rakyat desa,” ujarnya.
Anwar menegaskan, pihaknya akan memastikan desa-desa menjadi pelaku pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan. Menurutnya, sekitar 75 ribu desa di Indonesia akan dikembangkan berdasarkan potensi lokal masing-masing.
“Kami berharap APDESI Merah Putih dapat menjadi mitra strategis pemerintah dan ruang komunikasi yang baik terkait kepentingan desa," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, dihadapan Mendes PDT, Mastur juga menyampaikan beberapa aspirasi sekaligus keluhan kepala desa yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat, diantaranya banyaknya pengusaha yang mengelola MBG tidak berkoordinasi dan tidak melibatkan pemerintahan desa atau Bumdes setempat untuk menjadi supplier di MBG tersebut.
Selain itu, keluhan yang dirasakan oleh kepala desa di NTB yakni banyak kontraktor yang membangun gerai dan tidak melibatkan pemerintah desa dan tidak merekrut tenaga kerja lokal. Banyaknya juga desa yang akan membangun gerai di lahan aset daerah, baik aset daerah pemerintah provinsi maupun kabupaten namun belum bisa diberikan izin oleh Pemda setempat
Apa yang disampaikan oleh ketua APDESI Merah Putih NTB ke Menteri desa tersebut telah diterima dan diatensi untuk menjadi evaluasi ke pelaksanaan program-program tersebut. (SN).
Komentar0