LOMBOK BARAT - Kepala Desa (Kades) Senggigi, Mastur, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan sebelumnya disalah satu media yang menyebutkan kondisi warga Dusun Gunung Kame yang jauh dari sejahtera dan masih sangat kesulitan kebutuhan dasar mereka.
Ia menegaskan, meskipun warga tersebut berdomisili di wilayah desa Senggigi, namun secara administrasi kependudukan masih tercatat sebagai warga Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar. Selain itu, Mastur juga menambahkan bahwa Dusun Gunung Kame itu tidak ada, yang ada hanyalah sebuah sebutan yaitu Gunung Kame. Karena desa Senggigi hanya memiliki empat dusun yaitu dusun Mangsit, dusun Kerandangan, dusun Senggigi dan dusun Loco.
“Memang benar mereka tinggal di wilayah Senggigi, tetapi KTP dan administrasi kependudukannya masih tercatat di Desa Batulayar. Jadi secara resmi mereka bukan warga Senggigi,” jelas Mastur di kantor desa Senggigi, Rabu (27/8/2025).
Menurutnya, hal ini penting untuk diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait layanan pemerintah desa, terutama soal bantuan sosial maupun program penanggulangan stunting.
“Kalau bukan warga kami secara administrasi, tentu APBDes Senggigi tidak bisa digunakan untuk memberikan bantuan, karena itu melanggar aturan. Dana desa harus dipertanggungjawabkan. Namun, untuk layanan umum seperti Posyandu tetap boleh diakses,” tegasnya.
Mastur juga memaparkan bahwa angka stunting di Desa Senggigi justru menunjukkan penurunan signifikan. Pada 2024 tercatat 9,39 persen, sementara pada 2025 turun menjadi 6,35 persen atau hanya empat anak yang terdata.
“Begitu ada anak lahir, kami langsung memberikan susu. Itu komitmen kami dalam menekan stunting. Data juga menunjukkan Senggigi termasuk yang paling rendah angka stuntingnya di Kecamatan Batulayar,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihak desa tetap memiliki niat baik untuk membantu sesama, namun aturan administrasi tidak memungkinkan penggunaan dana desa bagi warga yang ber-KTP luar.
“Kalau ada warga Senggigi yang resmi tercatat di sini mengalami kesulitan, pasti kami bantu semaksimal mungkin. Tapi kalau masih ber-KTP Batulayar, itu tidak bisa kami masukkan dalam program bantuan APBDes,” tandasnya. (SN).
Komentar0