LOMBOK BARAT - Ketua DPD APDESI NTB sekaligus Kepala Desa Senggigi, Mastur, SE menghadiri acara Kick Off perencanaan dan penganggaran kegiatan BKB sejak Musrembang desa (Pantau BKB MU) yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Acara ini berlangsung di Lesehan Ujung Landasan, Gerung, Kamis (18/4/2024).
Dalam kesempatan ini, Ketua APDESI NTB didaulat menjadi Narasumber tentang alokasi Dana Desa (DD) Untuk Penurunan Stunting dalam acara yang bertema "Koordinasi Lintas Sektor Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Melalui Sistem Pemantauan Tumbuh Kembang Anak (KMS dan KKA)" tersebut.
Kegiatan kick off pantau Bina Keluarga Balita (BKB) ini dibuka langsung oleh Plt. Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M. Si. Adapun tujuan kegiatan kick off pantau BKB MU itu adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan di kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) melalui dukungan dana desa dan meningkatkan peran serta Babinsa dalam mendukung kegiatan BKB melalui Musrenbangdes.
Acara ini dihadiri juga oleh Letkol CKM, Dandenkesyah Mataram, Khoirul Anam A.md, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Johari Efendi,S.Pd, para perwakilan Babinsa, Penyuluh KB, Pokja II PKK Provinsi NTB, PKB Madya Lombok Barat serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam pemaparannya terkait alokasi Dana Desa (DD) Untuk Penurunan Stunting, Ketua APDESI NTB mengatakan, pemerintah menganggarkan dana desa untuk masing-masing desa tujuannya adalah untuk membangun negara melalui desa.
"Tujuannya itu, bagaimana kita membangun negara melalui desa. Ketika desa itu maju, tentu negara juga akan maju, begitu juga sebaliknya," katanya.
Banyak hal yang bisa dilaksanakan di desa melalui dan desa itu sendiri, termasuk masalah pendidikan, pembangunan sumber daya manusia dan penurunan angka stunting.
"Pemanfaatan Dana Desa untuk penurunan angka stunting dapat dimulai dari pemetaan sasaran secara partisipatif terhadap warga desa yang terindikasi perlu mendapat perhatian dalam penanganan stunting oleh kader pemberdayaan di desa. Selanjutnya lewat rembuk, seluruh pemangku kepentingan di desa merumuskan langkah yang diperlukan dalam upaya penanganan stunting termasuk bekerja sama dengan dinas layanan terkait," jelas Mastur.
Mastur menambahkan, dalam upaya penurunan stunting, dapat juga dilaksanakan melalui pengaktifan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh unsur desa. Beberapa kegiatan tersebut seperti pembangunan poskesdes, polindes dan Posyandu, penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui.
"Kemudian ada kegiatan pembangunan sanitasi dan air bersih, pengadaan kebutuhan medis seperti makanan, obat-obatan, vitamin, dan lain-lain, pengadaan ambulans desa. Termasuk yang saya lakukan di desa Senggigi, mulai dari pembuatan sumur bor di setiap dusun, penyediaan ambulance yang beroperasi selama 24 jam dan itu gratis. Dan baru-baru ini kami resmikan polindes desa yang diberi nama "Masthurah"," ujarnya.
Lebih lanjut diungkapkan oleh Kades Senggigi ini dalam rangka menurunkan angka stunting, bukan hanya mengandalkan dari dana desa saja, melainkan juga dari sumber-sumber anggaran lainnya.
"Termasuk pokir-pokir para anggota dewan. Seperti di Senggigi tahun 2023 kemarin, ada program pembuatan MCK yang berasal dari pokir anggota DPR RI, dan itu sangat bermanfaat sekali bagi warga," jelasnya.
"Dan, saya akan minta semua kepala desa yang ada di NTB ini khususnya, supaya memanfaatkan DD untuk kesejahteraan masyarakat, dan salah satunya adalah untuk penurunan angka stunting," pungkasnya. (SN02).
Komentar0