Ketua DPD APDESI NTB, Mastur SE
LOMBOK BARAT - Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) NTB Mastur, SE mengkritisi janji politik Paslon Iqbal Dinda yang akan memberikan bantuan dana Desa Rp 500 juta pertahun jika kelak terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode mendatang.
Menurut Mastur, program bantuan dana desa sebesar itu sungguh tidak realistis. Mengingat nilainya tidak kecil dan bagaimana skema pengangggarannya.
Pasalnya, lanjut Mastur, dengan jumlah desa definitif di NTB saat ini sebanyak tidak kurang dari 1025 desa, maka setiap tahun akan dianggarkan dana yang tidak kecil
“Terus darimana uangnya untuk bantuan dana Rp 500 juta setahun. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD,red) NTB tahun 2024 mengalami perubahan, dengan pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp 6,72 triliun,”bebernya kepada media ini, Jumat (18/10).
Mastur memang mengakui selama ini, pihak desa tidak pernah menerima bantuan dana desa dari Pemerintah Provinsi, baik yang sifatnya dana stimulan atau transferan.
“Kalau bantuan lain yang sifatnya dari dinas terkait yang beralokasi dari DAK, itu sering kita dapatkan, bukan berbentuk uang tapi berbentuk barang,” tandas Kepala Desa Senggigi Lombok Barat ini.
Lebih jauh Mastur mengungkapkan, pihaknya belum bisa membayangkan bagaiman skema bantuan dana desa itu akan dijalankan Paslon Iqbal Dinda kelak.
Apalagi di era otonomi saat ini, posisi Pemerintah Provinsi tidak lebih sebagai representasi atau Perwakilan Pemerintah Pusat di daerah. Sedangkan semua urusan keuangan Pusat langsung dikirimkan ke Pemerintah Kabupaten Kota.
“Sekarang, apa yang dikelola Provinsi untuk mendapatkan PAD Provinsi itu darimana saja. Kalau ada sumbernya untuk itu, ya realistis. Ya kalau tidak ada, kita jangan terpancing dengan janji politik seperti itu,” tegasnya.
Mastur membeberkan betapa beratnya beban Provinsi dengan anggaran yang dikelola sejauh ini tidak kurang dari 7 triliun. Kemudian disusupi program bantuan dana desa yang tidak kecil.
"Realistis tidak membuat program yang menyedot anggaran sebesar itu. Dong mengorbankan program rutin termasuk gaji pegawai Pemprov kalau begini. Jadi susah dieksekusi kalau sumber PAD Provinsi tidak jelas. Ini namanya besar pasak daripada tiang. Beda kalau dijanjikan oleh Kabupaten. Masih realistis. Dianggarkan melalui PAD misalnya," katanya.
Taruhlah ada yang menganggarkan 1 miliar per tahun seperti di Lombok Barat, mereka tinggal naikkan PAD, kalau sekarang nilai PADnya Rp 300 miliar, Tinggal naikkan saja Rp 119 miliar. Sementara kalau Provinsi suplai dana selama ini dari Pusat semua sebagai konsekuensi representasi Pemerintah Pusat.
"Pemerintah provinsi itu tidak ada bedanya dengan Pemerintah Kecamatan. Bedanya kalau Camat ditunjuk oleh Bupati, sedangkan Gubernur masih melalui proses Pemilihan Kepala Daerah,” tandasnya.
Sebagai Ketua DPD APDESI NTB, Mastur mengingatkan paslon untuk tidak memberikan janji muluk-muluk kepada kepala desa hanya dengan target elektoral semata.
“Bagi kepala desa yang berada di wilayah NTB. Jangan cepat tertarik dan tergoda dengan program yang tidak realistis. Salah satu contoh Rp 500 juta per desa,” jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur, M. Khairul Ihsan, secara tegas mengkritisi janji politik yang dilontarkan oleh salah satu calon Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, yang berjanji akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta untuk setiap desa di NTB. Menurut Khairul, janji tersebut sulit untuk direalisasikan, bahkan hampir mustahil mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTB saat ini.
“Itu hanya janji politik yang tidak masuk akal dan sangat sulit dilaksanakan,” tegas Khairul Ihsan.
Ia menambahkan bahwa hampir semua kepala desa di Lombok Timur sudah memahami situasi ini dan tidak akan terpengaruh oleh program yang dianggapnya sebagai janji kosong. Menurutnya, dengan kemampuan anggaran provinsi yang terbatas, mengalokasikan dana sebesar Rp. 500 juta per desa jelas tidak realistis. Janji ini dianggapnya lebih sebagai strategi politik untuk memikat hati para pemilih tanpa mempertimbangkan aspek praktis dan kemampuan keuangan daerah.
Khairul Ihsan mengungkapkan bahwa sebagai calon pemimpin, Lalu Muhammad Iqbal seharusnya lebih fokus pada pengelolaan anggaran yang realistis dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
“Mestinya calon gubernur berpikir tentang bagaimana mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan tiap desa, bukan sekadar melempar janji politik yang sulit diwujudkan,” ujarnya.
Sementara itu, Ahmad Munjizun PhD selaku Juru bicara tim pemenangan Iqbal Dinda mengungkapkan terkait program bantuan dana desa Rp 500 juta per tahun yang dijadikan janji politik jagoannya, akan terus dikomunikasikan dengan Pemerintah Pusat.
“Soal bantuan ke desa, tentu itu juga sebisa mungkin akan dimonitor dan dievaluasi. Sinkronisasi visi pusat sampai desa akan terus dijalankan melalui desk khusus supaya tujuan tetap tercapai,”jelasnya. (SN02).
Komentar0