LOMBOK BARAT - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) sebentar lagi. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal calon Bupati dan wakil Bupati Lombok Barat.
Salah satu nama pasangan yang mengemuka dan banyak menjadi perbincangan adalah Nauvar Furqon Farinduan dan Hj. Khaeratun Fauzan Khalid (Farin-Khaeratun).
Duet Farin-Khaeratun ini dianggap ideal jika mengacu terhadap dukungan partai politik dan elektabilitas masing-masing. Jika jadi berduet, pasangan ini akan berhadapan dengan petahana Hj. Sumiatun yang juga sudah sejak lama mendeklarasikan dirinya untuk maju, serta nama lain seperti Hj. Nurhidayah, Ibnu Salim, Imam Kafali, Tuan Guru Mahally Fikri dan lain-lain.
Farin adalah politisi Gerindra yang kini menjabat sebagai wakil ketua DPRD NTB. Ia adalah putra tunggal mantan Bupati Lombok Barat H. Zaini Arony. Politisi asal Desa Dasan Tapen ini juga pernah mencalonkan diri sebagai calon Bupati Lombok Barat pada pemilu lalu namun gagal. Masalahnya, ia kini harus bersaing untuk mendapatkan rekomendasi dari partai Gerindra dengan ketua Gerindra Lombok Barat Hj. Nurhidayah yang juga berniat maju .
Sementara Hj. Khaeratun Fauzan Khalid adalah kader partai Nasdem. Baru-baru ini Nasdem mengumumkan siap mengusung Khaeratun sebagai calon Bupati Lombok Barat.
"Sudah ada penjajakan bersama soal duet ini, meski baru awal saja," ungkap salah satu petinggi Nasdem Lobar yang enggan disebutkan namanya di media belum lama ini.
Ketua Nasdem Lombok Barat Tarmizi soal duet ini menjawab diplomatis. Sebab, politik Pilkada masih dinamis. Meski kemungkinan ke arah itu terbuka lebar. Sebelumnya, Tarmizi mengungkapkan partainya akan mengusung Hj. Khaeratun Fauzan Khalid maju di Pilkada Lombok Barat karena memiliki 5 kursi di DPRD Lombok Barat.
"Tinggal menggandeng partai yang punya minimal 4 kursi lagi makan Nasdem sudah bisa mengusung calon," ucap Tarmizi.
Belum ada penjelasan dari pihak Farin soal wacana duet dirinya dengan Khaeratun. Pengamat politik dari Lembaga Riset dan Analisa NTB Hilman Khairi mengatakan duet berpotensi mengubah peta politik Lombok Barat. "Asalkan ada komunikasi yang serius,"ungkapnya. (SN02).
Komentar0